MISKONSEPSI OTOMATIS NAIK KELAS DI SEKOLAH

 MISKONSEPSI OTOMATIS NAIK KELAS DI SEKOLAH

Thamrin Paelori 

 

Filsuf pendidikan John Dewey pernah menegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekadar persiapan untuk hidup, melainkan proses kehidupan itu sendiri. Maksudnya, belajar hanya akan bermakna ketika anak dihadapkan pada pengalaman nyata, proses memecahkan masalah, dan keberanian menghadapi tantangan.  Oleh karena itu, ketika proses pendidikan direduksi menjadi sekadar pemenuhan formalitas administratif lewat miskonsepsi otomatis naik kelas, maka esensi pendidikan justru menjadi kabur. Tanpa adanya standar dan konsekuensi yang jelas, anak-anak sejatinya dihilangkan dari kesempatan berharga untuk belajar mengatasi kegagalan dan mengasah daya juang mereka. Di balik predikat kelulusan seratus persen, kita sebenarnya sedang meninabobokkan masa depan generasi muda dalam ilusi keberhasilan yang semu.

Miskonsepsi ini kian memprihatinkan karena sebenarnya, pada Kurikulum Merdeka, pemerintah telah mengamanatkan secara tegas ketiadaan naik kelas otomatis, namun banyak tafsir di lapangan yang berkembang seolah-olah otomatis. Pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka jelas dinyatakan bahwa keputusan kenaikan kelas didasarkan pada pertimbangan holistik terhadap pencapaian Capaian Pembelajaran (CP), dan opsi tidak naik kelas tetap menjadi pilihan yang sah sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) setelah berbagai intervensi dan pendampingan dilakukan,  juga melalui moderasi mendalam bersama dengan orang tua (bukan otomatis).

Sayangnya, fleksibilitas capaian berbasis fase dan pendekatan mastery learning dalam Kurikulum Merdeka sering kali disalahartikan sebagai ketiadaan batas standar. Ketika siswa menyadari bahwa kelulusan seolah menjadi kepastian tanpa usaha, dorongan untuk berjuang menguasai materi menguap begitu saja. Kondisi ini memosisikan para guru pada dilema yang berat. Satu sisi guru dituntut memenuhi target kelulusan, namun di sisi lain menyaksikan anak-anak dikirim ke jenjang berikutnya tanpa fondasi literasi dan numerasi yang memadai. Sebagai konsultan dan penjamin mutu pendidikan, penulis seringkali mendapatkan konsultasi pada jenjang SMP bahkan SMA, banyak murid tidak bisa membaca dengan lancar dan tidak memahami perkalian secar cermat, terlebih lagi kaidah bahasa Indonesia secara benar.  Ini menunjukkan batasan standar lieterasi numerasi pada jenjang di bawahnya sangat longgar, atau tidak ada sama sekali. 

Padahal, dari kacamata perkembangan anak, kebijakan tidak naik kelas,  khususnya pada kelas-kelas awal seperti SD tingkat bawah memiliki pijakan pedagogis yang sangat krusial. Pada fase fondasi ini, mengulang kelas bukanlah bentuk kegagalan, melainkan investasi mendasar bagi anak untuk mematangkan aspek motorik, regulasi emosi, serta kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (calistung) sebelum melangkah ke materi yang lebih kompleks. Menguatkan fondasi di kelas awal jauh lebih efektif dibanding memaksakan anak naik kelas dengan luka akademis yang menganga, yang pada akhirnya hanya akan memicu efek domino ketertinggalan di jenjang SMP dan SMA. Jika pada jenjang SD titik beratnya adalah pematangan fondasi calistung dan regulasi emosi, maka di tingkat SMP dan SMA, penahanan siswa berfokus pada spesialisasi kompetensi, penalaran kritis, serta kesiapan akademis untuk jenjang yang lebih tinggi maupun dunia kerja.

Namun, di sisi lain, penolakan keras masyarakat,  khususnya orang tua,  terhadap kebijakan tinggal kelas bukanlah tanpa alasan yang kuat. Secara psikologis, menetapkan anak tinggal kelas secara konvensional terbukti meruntuhkan keyakinan atas kemampuan dirinya,   memicu kecemasan sosial akibat cemoohan teman sebaya, hingga membuat anak rentan menjadi korban perundungan (bullying). Dalam jangka panjang, kondisi ini memicu kepasrahan akademis, di mana anak merasa berjuang sekeras apa pun tidak akan mengubah nasibnya. Bagi orang tua, keputusan tinggal kelas juga mendatangkan rasa malu dan beban sosial, beban finansial tambahan untuk membiayai sekolah satu tahun lebih lama, serta rasa kecewa atas akuntabilitas sekolah. Orang tua patut mempertanyakan: mengapa ketertinggalan anak baru divonis di akhir tahun tanpa ada peringatan awal atau penanganan serius sejak dini? Lagipula, secara logis dan pedagogis, menyuruh anak mengulang materi yang sama dengan kurikulum dan metode pengajaran yang sama seperti tahun sebelumnya tanpa ada intervensi baru jelas tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah.

Oleh karena itu, menghapus otomatisasi naik kelas tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Keputusan menahan siswa tidak boleh sekadar menjadi hukuman administratif yang memindahkan seluruh beban kegagalan sistem ke pundak anak dan keluarga. Dalam hal ini, sekolah dan guru tidak boleh hanya menjadi "hakim" yang memvonis anak tinggal kelas, tetapi juga harus hadir sebagai "fasilitator" yang bertanggung jawab penuh atas proses pemulihan (remedial).

Kita perlu meredefinisi makna "tinggal kelas" beralih dari sekadar stigma negatif menjadi sebuah jeda waktu pemulihan (recovery window). Melalui pembelajaran terdiferensiasi, pemetaan asesmen diagnostik sejak awal tahun ajaran, serta keterlibatan aktif orang tua, masa pemulihan ini menjadi ruang aman bagi anak untuk menguatkan fondasi kompetensinya. Sekolah harus berdiri sebagai lembaga yang tidak hanya menuntut standar, tetapi juga memfasilitasi dan membersamai setiap anak untuk mencapainya.

Pada akhirnya, meluruskan miskonsepsi ini adalah upaya mengembalikan ruh Kurikulum Merdeka pada hakikatnya yang sejati. Bagi guru, ini adalah panggilan untuk  leluasa dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan nyata siswa, bukan sekadar mengejar pemenuhan target administratif. Bagi orang tua, ini saatnya memerdekakan diri dari ketakutan akan stigma, lalu bermitra secara aktif mendampingi proses tumbuh kembang anak tanpa beban kepalsuan nilai. Dan bagi murid, hakikat belajar berarti mendapatkan hak untuk belajar sesuai dengan kecepatan dirinya  di mana proses dan perjuangan dihargai melebihi sekadar lembar keputusan kelulusan. Namun, kewaspadaan tetap mutlak diperlukan. Kekhawatiran terbesar kita justru timbul manakala kebijakan "tidak otomatis naik kelas" ini malah dijadikan alasan gampang bagi sekolah untuk berlepas tangan dan membiarkan anak tinggal kelas begitu saja tanpa ada upaya pemulihan yang nyata.

Penulis, Konsultan Pendidikan, Tainer dan Asesor,